Wali Kota Makassar Ceramah di Jambore Komunitas Antikorupsi di BPPAUD dan Dikmas

Rusdy Embas
Kategori Berita: Umum 23 Oktober 2018 | Dibaca 38x Diposting oleh: Rusdy Embas

Wali Kota Makassar Ceramah di Jambore Komunitas Antikorupsi di BPPAUD dan Dikmas

Hari kedua Jambore Komunitas Antikorupsi 2018 yang berlangsung di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Sulawesi Selatan, menghadirkan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai pembicara.

Danny, sapaan akrab Wali Kota Makassar, yang tampil usai salat Lohor, Selasa (23/10/2018), hanya berbicara kurang dari sejam, karena ada agenda lain yang juga sudah direncanakan sebelumnya.

"Mohon maaf, saya tidak bisa lama karena harus buru-buru ke Bandara untuk ke Jakarta. Saya tidak bisa berlama-lama bersama teman-teman karena bisa ketinggalan pesawat kodong, kata Danny dalam logat Makassar.

Kepada peserta Jambore Komunitas Antikorupsi 2018, Danny berkisah tentang kiprahnya selama menjabat sebagai Wali Kota Makassar, hingga menjelang masa akhir jabatanna. Termasuk bagaimana dia menghadapi tantangan saat pemilihan Wali Kota Makassar yang dimenangkan oleh Kotak Kosong. Sayangnya, Danny meminta sejumlah pernyataanya terkait upayanya membersihkan praktik korupsi dan kolutiif di birokrasi pemerintahan yang dipimpinnya tidak dimediakan.

Danny mengaku, jajaran birokrat di Pemerintahan Kota Makassar sempat trauma dengan yang namanya KPK sejak Dia dilantik menjadi Wali Kota Makassar. Untuk mengatasinya, Danny bertekad memimpin Makassar dengan mengedepankan transparansi sehingga publik bisa melihat semua yang terjadi.

"Untuk membangun Makassar menjadi lebih baik maka harus dilakukan secara revolusioner dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelayanan publik secara transaran," katanya.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih itu, kata Danny, perlu keberanian luar biasa agar mendapatkan momentum yang tepat. Syaratnya, harus membuat transparansi dalam birokrasi. Modalnya adalah audit sosial yang dilakukan masyarakat.

"Saat memulai melakukan transparansi birokrasi saya merasa terhimpit. Ditambah lagi posisi politik saya yang tidak kuat. Akibatnya, sempat di PTUN-kan oleh mantan pejabat yang tidak puas dengan tindakan yang revolusioner dalam menata birokrasi menjadi transparan," katanya.

Bermodal transparansi dalam pemerintahannya, Danny mengaku sudah mencapai banyak hal. Di antaranya, bisa meningkatkan PAD menjadi Rp 1,4 triliun. Bahkan, tahun 2019 ini, dia menargetkan PAD sebesar Rp 1,6 triliun. Makassar juga sudah tiga kali meraih predikan WTP.

"Dengan transparansi, PAD meningkat tajam. Salah satu contohnya, objek pajak sama, nilai pajak yang dibayarkan juga sama, tetapi hasilnya meningkat drastis. Itu karena pemerintahan dikelola secara transparan," katanya. (rusdy) 


(Sumber Berita: rusdy embas)

Rusdy Embas
Kategori Berita: Umum 23 Oktober 2018 | Dibaca 38x Diposting oleh: Rusdy Embas

Komentar Anda

Agenda

  • Agenda
    🕔27 Agustus 2018

    Bimbingan Teknis Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB)

  • Agenda
    🕔30 Juli 2018

    FGD Orientasi Supervisi Satuan PAUD dan Dikmas

  • Agenda
    🕔07 Mei 2018

    Diklat Peningkatan Kompetensi Penilik

  • Agenda
    🕔07 Mei 2018

    Diklat Manajemen Pengelolaan LKP

  • Agenda
    🕔10 April 2018

    Rapat Koordinasi (Rakor) Kabupaten Kota Tahun 2018

Selengkapnya

Change Language

Sosial Media

Statistik Pengunjung