Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud

Yulfien Pasapan
Kategori Berita: Umum 16 Oktober 2020 | Dibaca 681x Diposting oleh: Yulfien Pasapan

Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud

Sejak Maret 2020 Kemendikbud telah melakukan penyesuaian kebijakan terkait pandemi Covid-19. Diantaranya adalah kebijakan Belajar Dari Rumah untuk pelajar/mahasiswa dan Bekerja Dari Rumah untuk pegawai di lingkungan Kemendikbud.

Hal ini disinggung dalam kegiatan Orientasi Teknis Supervisi Satuan PAUD Tahun 2020 yang diselenggarakan di BP-PAUD dan Dikmas Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung selama tiga hari, 12-14 Oktober 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan didampingi Pengawas PAUD/Penilik.

Katman, S.Pd, M.A. dari Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, menjelaskan, "Kebijakan utama dari Kemendikbud saat ini adalah program Merdeka Belajar. Program ini diperuntukkan bagi semua jenjang, disesuaikan dengan minat peserta didik, dan berkolaborasi atau terhubung dengan jaringan dunia industri dan/atau penggiat di bidang terkait." 

Selanjutnya, Katman menjelaskan lebih jauh dan spesifik tentang kegiatan pemetaan mutu dan supervisi yang dilaksanakan di masing-masing provinsi di Indonesia, yang mana belum ada aturan baru dan perangkatnya yang mengatur sehingga masih menggunakan kebijakan sebelumnya, termasuk indikator 8 SNP dan aplikasinya. Diingatkan pula bawa kualitas data harus baik karena akan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan strategis.

"Data yang disaring baik dari kegiatan pemetaan mutu maupun supervisi harus memenuhi unsur cepat, lengkap, mutakhir, akurat, dan akuntabel," ungkapnya.

Terkait isu yang sedang berkembang tentang revitalisasi UPT Kemendikbud, Katman juga membahas tentang perubahan kedudukan UPT Pusat yang ada di daerah. Tujuan perubahan ini adalah untuk meningkatkan tugas, peran, dan fungsi UPT dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

"Kedepannya kita membutuhkan koordinasi atau kemitraan yang lebih baik lagi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi. Karena itu, institusi baru nantinya akan berfokus pada tiga pendekatan yaitu pendekatan khusus, pendekatan komunikatif, dan pendekatan penghargaan berbasis prestasi," tutup Kasman.



(Sumber Berita: Firman Rusliawan)

Yulfien Pasapan
Kategori Berita: Umum 16 Oktober 2020 | Dibaca 681x Diposting oleh: Yulfien Pasapan

Komentar Anda

Agenda

  • Agenda
    🕔19 Agustus 2021

    Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi Kemendikbudristek Tahun 2021

  • Agenda
    🕔17 Agustus 2021

    Upacara Virtual Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan RI

  • Agenda
    🕔23 Juli 2021

    Rapat Verifikasi dan Validasi data TIK PKBM Se Sulsel

  • Agenda
    🕔02 Juli 2021

    Forum Konsultasi Publik Standar Layanan BP PAUD dan Dikmas SulSel

  • Agenda
    🕔16 Juni 2021

    Vaksinasi Covid-19 Pegawai BP PAUD dan Dikmas Sulsel

Selengkapnya