Dirjen Buka Rakor PAUD dan Dikmas se-KTI di Makassar

Rusdy Embas
Kategori Berita: Umum 19 Februari 2019 | Dibaca 63x Diposting oleh: Rusdy Embas

Dirjen Buka Rakor PAUD dan Dikmas se-KTI di Makassar

Dirjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Harris Iskandar, membuka Rapat Kordinasi (Rakor) Pelaksanaan Kebijakan dan Program Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berlangsung di Makassar.

Ibu Kota Propinsi Sulsel ini dipilih menjadi tuan rumah pelaksanaan Rakor untuk wilayah yang meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Kegiatan berlangsung Selasa hingga Jumat (19-22/2/2019).

Kegiatan dihadiri Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Abdul Kahar; Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Muhammad Hasbi; Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga, Sukiman; dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Irman Yasin Limpo, serta dari dinas pendidikan kabupaten/kota.

Dalam pembukaan rakor kali ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja antara Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga, serta Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Penandatanganan perjanjian kinerja juga dilakukan antara Kepala BP-PAUD dan Dikmas se kawasan timur Indonesia dengan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas.

Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Wartanto yang juga Ketua Panitia melaporkan kegiatan tersebut diikuti 578 peserta yang terdiri dari kepala bidang, kepala seksi, dan kepala UPT di lingkup PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah timur yang rakornya diselenggarakan di Makassar.

Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud, Harris Iskandar, dalam sambutan pembukaannya mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan pekan sebelumnya di Depok.

Harris berharap melalui rapat koordinasi ini, melahirkan sinergi dalam pelaksanaan program-program PAUD dan Dikmas di seluruh Indonesia. Artinya, antara pusat dan daerah ada kesepakatan mengenai tanggung jawab masing-masing. 

Dirjen mengingatkan kembali adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan dan merupakan hak setiap warga negara secara minimal.

Menurut Harris, jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/ kota terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Materinya meliputi jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan menerima pelayanan dasar. Khususnya kelompok umur 5-6 tahun untuk PAUD dan usia 7 - 18 tahun untuk kesetaraan.

Tantangannya, kata Harris, karena lebih dari 99 persen penyelenggaranya adalah masyarakat. Sehingga mutunya belum sesuai standar yang diharapkan. 

"Dalam rangka mempercepat peningkatan mutu itu, menunjukkan bagaimana PAUD yang bagus. Kami yang menyiapkan anggarannya yang akan membangun TK-TK percontohan, sehingga menjadi rujukan bagi masyarakat," jelasnya. (Rusdy)

(Sumber Berita: Rusdy Embas)

Rusdy Embas
Kategori Berita: Umum 19 Februari 2019 | Dibaca 63x Diposting oleh: Rusdy Embas

Komentar Anda

Agenda

  • Agenda
    🕔20 Maret 2019

    Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program PAUD dan Dikmas Tahun 2019

  • Agenda
    🕔11 Maret 2019

    Bimbingan Teknis Tutor Pendidikan Keaksaraan

  • Agenda
    🕔25 Februari 2019

    Bimbingan Teknis Implementasi Pendidikan PAUD Pada Satuan Pendidikan

  • Agenda
    🕔25 Februari 2019

    Bimbingan Teknis Implementasi Pendidikan Keluarga Pada Satuan Pendidikan

  • Agenda
    🕔20 Desember 2018

    FGD bagi Pendamping Program Paket C Binaan SPNF SKB dan PKBM

Selengkapnya

Change Language

Sosial Media

Statistik Pengunjung