KemenPAN-RB Evaluasi ZI WBK BP-PAUD dan Dikmas Sulsel

Rusdy Embas
Kategori Berita: Kegiatan Internal Balai 03 September 2019 | Dibaca 145x Diposting oleh: Rusdy Embas

KemenPAN-RB Evaluasi ZI WBK BP-PAUD dan Dikmas Sulsel

Sekretaris Deputi Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Didid Noordiantmoko, berkunjung ke Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Sulawesi Selatan, Selasa (3/9/2019).

Pertemuan Sekretaris Deputi KemenPAN-RB dengan seluruh pegawai lingkup BP-PAUD dan Dikmas SulSel yang berlangsung di Aula Anging Mammiri BP-PAUD dan Dikmas SulSel itu dihadiri pula BP-PAUD dan Dikmas Papua, serta UPT Kemendikbud yang ada di Makassar.

Kunjungan ini dilakukan untuk mengevaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) BP-PAUD dan Dikmas SulSel.

Didid mengkritisi sejumlah informasi yang disampaikan oleh Kepala BP-PAUD dan Dikmas SulSel, Pria Gunawan, terkait kegiatan dan capaian yang telah diraih BP-PAUD dan Dikmas SulSel, khususnya kaitan kerja dan kinerja di jajaran BP-PAUD dan Dikmas SulSel.

"Tugas kita sebagai aparatur adalah membuktikan kepada publik bahwa kita baik-baik saja. Integritas kita baik-baik saja. Kami bukan sekadar bekerja, tetapi kami berkinerja," kata Didid mengawali uraiannya tentang evaluasi ZI WBK.

Ini penting ditegaskan kepada publik, lanjut Didid, untuk menjawab persepsi publik yang cenderung negatif terhadap kinerja birokrasi selama ini.

"Ini harus dibuktikan bahwa kita tidak sekadar bekerja, tetapi menunjukkan kinerja. Berani menyatakan diri sebagai birokrat berkinerja baik. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Itulah salah satu tujuan reformasi birokrasi," kata Didid.

Dijelaskan juga bahwa salah satu yang penting ditunjukkan adalah melakukan pekerjaan secara efisien dan efektif. Pelayanan publik yang baik. Dan itu bisa diukur dari implikasi yang ditimbulkan dari kerja yang dilakukan.

"Tidak cukup kalau hanya kerja saja, tetapi bagaimana bekerja untuk mencapai kinerja yang baik," katanya. 
  
Apakah PAUD saat ini misalnya, sudah lebih baik dari sebelumnya? Berapa banyak lembaga PAUD yang sudah terakreditasi? Atau untuk apa lembaga PAUD itu ada?

Persoalan lain yang muncul terkait PAUD menurut Didid adalah, adanya potensi conflict of interest yang besar. Misalnya, jika ada pegawai pembina PAUD yang memiliki lembaga PAUD, bisa menimbulkan masalah karena akan ada yang merasa terzalimi, khususnya jika ada bantuan yang diperuntukkan bagi pembinaan lembaga PAUD.

Pertanyaan yang sama juga misalnya muncul untuk model yang dibuat oleh pamong. Apakah penerapan model itu membuat kinerja penggunanya lebih baik atau tidak. Ukurannya pada kinerja pengguna.

Terkait APK (Angka Partisipasi Kasar) yang sudah mendekati angka 100 persen, kata Didid, juga memunculkan pertanyaan, apakah pendidikan masyarakat masih dibutuhkan. Artinya, untuk apa pendidikan masyarakat ada, jika APK sudah mencapai 100 persen misalnya.

Di bagian akhir, Didid mengatakan, "Evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan tetapi untuk memastikan agar capaian bisa menjadi lebih baik dan mendorong untuk bekerja lebih baik lagi." (rusdy)

(Sumber Berita: Rusdy Embas)

Rusdy Embas
Kategori Berita: Kegiatan Internal Balai 03 September 2019 | Dibaca 145x Diposting oleh: Rusdy Embas

Komentar Anda

Agenda

  • Agenda
    🕔23 Juli 2019

    Bimbingan Teknis Pamong Belajar SPNF-SKB Tahun 2019

  • Agenda
    🕔30 April 2019

    Focus Group Discussion (FGD) Validasi Draft Pengembangan Model Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2019

  • Agenda
    🕔22 April 2019

    Orientasi Teknis Petugas Pengumpul Data dalam rangka Pemetaan Mutu Tahun 2019

  • Agenda
    🕔25 Maret 2019

    Bimbingan Teknis Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

  • Agenda
    🕔25 Maret 2019

    Bimbingan Teknis Pengelola PKBM

Selengkapnya

Change Language

Sosial Media

Statistik Pengunjung